Optimalkan Pengelolaan Aset Negara untuk Kepentingan Bangsa

28-01-2020 / KOMISI II

 

Komisi II DPR RI akan membentuk tujuh Panitia Kerja (Panja) Pengawasan dalam satu tahun masa sidang di tahun 2020 ini. Salah satunya adalah Panja Pengawasan tentang Aset Negara. Dengan keberadaan Panja Aset Negara tersebut, Komisi II DPR RI ingin mengetahui dan mempunyai inventarisasi lengkap tentang aset negara yang ada. Ke depannya, dengan kemampuan manajemen yang baik diharapkan dapat mengoptimalisasi pengelolaan untuk kepentingan bangsa dan negara.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet beserta jajarannya yang membahas tentang aset Negara di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

 

“Komisi II akan membentuk tujuh Panitia Kerja Pengawasan dalam satu tahun masa sidang di tahun 2020 ini. Salah satu dari tujuh Panja itu adalah Panja Pengawasan tentang Aset Negara, yang akan dibentuk pada masa sidang kedua tahun 2019-2020. Dalam kesempatan kali ini kami mengundang khusus Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk memberikan penjelasan yang intinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui (data) inventarisasi yang cukup lengkap tentang aset-aset negara,” ucap Doli

 

Dengan inventarisasi yang lengkap tentang aset negara tersebut, sambung Doli, maka diharapkan nantinya bisa dibangun kemampuan untuk memanajemen dengan baik terhadap aset negara. Sehingga akhirnya bisa mengoptimalkan pengelolaan yang ada untuk kepentingan bangsa dan negara.

 

“Melalui studi IMF, dijelaskan bahwa penggunaan aset suatu negara yang baik berpotensi bisa meningkatkan potensi penerimaan hingga 1,5 persen dari GDP. Intinya aset negara ini bisa dioptimalkan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...